Putusnya Perkawinan dengan Alasan Perbuatan Zina Dikaitkan dengan Prinsip Mempersulit Perceraian

Amara Roona Zahira; Bambang Daru Nugroho; Betty Rubiati

doi:10.62383/konsensus.v1i4.296

Authors

Amara Roona Zahira Universitas Padjadjaran
Bambang Daru Nugroho Universitas Padjadjaran
Betty Rubiati Universitas Padjadjaran

DOI:

https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.296

Keywords:

Dissolution of Marriage Due to Adultery, the Principle of Making Divorce Difficult, Legal Protection

Abstract

The dissolution of a marriage bond due to divorce is a situation that marks the end of the husband and wife relationship in a marriage. Divorce can only be carried out if it is based on strong reasons, as contained in Article 39 paragraph (2), one of which is adultery as in the case of Decision Number 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk. This study aims to analyze and obtain an overview of the implementation of the principle of making divorce difficult in this case and examine the legal protection for the wife of her rights. This research employs a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications, this research consists of two stages, which are library research and field research through literature study research data and interviews. This research employs a qualitative juridical data analysis method. Based on the results of the research, the term “principle of making divorce difficult” is a principle that is applied in the context of an effort to restore the household so that this principle emphasizes that the breakup of marriage due to divorce can only be done, if it has a valid reason, namely the legal reasons contained in the relevant regulations. The dissolution of a marriage due to divorce on the grounds of adultery will certainly have various impacts including negative impacts so that a legal protection is needed for him, in this case one of which is the Judge ex officio according to his position can exercise his rights and authority on matters that are not demanded or requested by the wife such as maintenance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Kadir, M. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Akbar, A. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Amir, S. (2011). Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Barliansyah, M. Z. R. (2023). Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Atas Asas Ultra Petitum Partium. Jurnal Impresi Indonesia, 2(3).

Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah tanggal 19 September 2017.

Gelgel, L. G. S. D., & Gelgel, I. M. S. (2006). Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 1.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jamaluddin, & Amalia, N. (Eds.). (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press.

Kemenag RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2003). Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006.

Nugroho, B. D. (2020). Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat Nasional. Bandung: PT Refika Aditama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putri, E. A. (2021). Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan. Banyumas: CV. Pena Persada Redaksi.

Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Depok: Rajawali Pers.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Syafe’i, R. (2004). Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Angka.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wawancara dengan Muhaimin, A. (2024, March 4). Anggota Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Bandung di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung.

Wawancara dengan Syarif, M. K. (2024, March 20). Hakim Pengadilan Agama Depok Kelas IA.

Winta, K., & Harjono. (2024). Analisis Yuridis Hak Ex Officio dalam Melindungi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Sebagai Pihak. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(3).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/AG/2007 tertanggal 6 Februari 2008.