Eksekusi Putusan Perdata Pasca Mediasi Elektronik Gagal: Penyebab dan Solusi Normatif menurut PERMA No. 3 Tahun 2022

Muhammad Dhimas Khoirul Alam; Ruben Theofilus Chrysostomus; Anggi Sri Haryati Simarmata

doi:10.62383/konsensus.v3i2.1617

Authors

Muhammad Dhimas Khoirul Alam Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Ruben Theofilus Chrysostomus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Anggi Sri Haryati Simarmata Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

DOI:

https://doi.org/10.62383/konsensus.v3i2.1617

Keywords:

Civil Judgment Enforcement, Electronic Mediation, PERMA Number 3 of 2022, Normative Solutions, Peace Deed

Abstract

The development of information technology has transformed civil dispute resolution mechanisms in Indonesia, most notably through the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2022 on Electronic Mediation in Courts. Despite the normative framework it provides, the implementation of electronic mediation continues to face persistent challenges, particularly regarding limited digital infrastructure, low digital literacy among disputing parties, and insufficient technical capacity of mediators. More critically, when electronic mediation fails to produce a settlement agreement, the subsequent enforcement of civil court decisions encounters serious normative gaps not yet adequately addressed by existing legal instruments. This study aims to identify and analyze the causes of civil judgment enforcement failures arising in the context of failed electronic mediation under PERMA Number 3 of 2022, and to propose normative solutions for the identified regulatory gaps. Using a normative juridical method supported by statutory, conceptual, and case approaches, this study finds that the primary causes of enforcement failure include the absence of clear legal standards governing electronically signed peace deeds, weak synchronization between PERMA Number 3 of 2022 and civil procedural law on execution, and procedural obstacles in enforcing decisions that originate from electronic proceedings. This study recommends targeted regulatory reform to ensure that peace agreements resulting from electronic mediation carry unambiguous executorial force and that enforcement mechanisms are adapted to accommodate the distinctive characteristics of electronic dispute resolution.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bambang Myanto. (2025). Laporan kinerja eksekusi putusan perdata: Evaluasi penerapan aplikasi PERKUSI dan SATU JARI periode 2022–2025. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dzikrillah, N., & Latifiani, D. (2025). Implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Pekalongan pasca berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Jurnal Hukum dan Peradilan, 14(1), 45–62.

Fuady, M. (2021). Teori-teori besar dalam hukum (Edisi ke-3). Kencana Prenada Media Group.

Gibran, M. F., & Suherman, A. M. (2024). Efektivitas mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang. Jurnal Ilmu Hukum, 13(2), 112–130.

Imanullah, M. N., & Wardhani, L. T. A. L. (2022). Keadilan prosedural dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi daring: Tinjauan teoritis dan normatif. Jurnal Hukum Acara Perdata, 8(1), 23–41.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung RI.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi, cetakan ke-14). Kencana Prenada Media Group.

MNN Law. (2025). Mediasi elektronik di Indonesia: Peluang dan tantangan implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022. MNN Law Review, 3(1), 18–35.

Muharromah, S. (2024). Kesiapan pelaksanaan mediasi elektronik di pengadilan agama Sumatera Barat berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, 11(2), 88–107.

Munira, A., Hakim, L., & Santoso, B. (2025). Potensi dan hambatan mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di era digital. Jurnal Dinamika Hukum, 25(1), 65–84.

Panggabean, H. P. (2020). Hukum acara perdata: Teori dan praktik di Indonesia. Pustaka Utama Grafiti.

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2022). Filsafat, teori, dan ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat (Edisi ke-2). RajaGrafindo Persada.

Rahmadi, T. (2021). Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat (Edisi ke-3). RajaGrafindo Persada.

Sembiring, J. J. (2022). Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan: Negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Visimedia Pustaka.

Soekanto, S. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Edisi ke-12). RajaGrafindo Persada.

Sulistiyono, A., & Isharyanto. (2022). Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik. Prenada Media.

Susanto, M. A., & Wiyono, R. (2023). Sinkronisasi regulasi mediasi elektronik dengan hukum acara perdata Indonesia: Kajian normatif pasca PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Jurnal Hukum Bisnis, 42(1), 34–52.

Wahyuni, S., Harahap, M., & Nasution, K. (2023). Kekuatan eksekutorial putusan perdamaian dalam sengketa perdata: Analisis hukum acara dan perkembangannya di era digital. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(2), 201–220.

Wibowo, A. T., & Prasetyadi, C. (2024). Hambatan pelaksanaan eksekusi putusan perdata di pengadilan negeri: Kajian komparatif sebelum dan sesudah penerapan sistem pengawasan elektronik. Jurnal Hukum Respublica, 23(2), 145–163.

Yunang, M. (2024). Kekuatan mengikat putusan perdamaian berdasarkan Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 HIR dalam sengketa perdata. Jurnal Hukum Perdata, 9(1), 55–73.