Penerapan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Pencurian Ringan di Areal PT Perkebunan Nusantara
Studi Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp
DOI:
https://doi.org/10.62383/konsensus.v3i4.1871Keywords:
Conditional Sentence, Judge's Consideration, Petty Theft, PTPN, Supreme Court Regulation Number 2 of 2012Abstract
This research examines the application of conditional sentences in petty theft cases within PT Perkebunan Nusantara areas, as reflected in Decision Number 54/Pid.C/2025/PN Lbp concerning Imam Prayogo, who stole 2 Fresh Fruit Bunches (FFB) and loose palm oil fruits valued at Rp136,500.00. This study aims to analyze the legal regulation of petty theft under Article 364 of the Criminal Code in conjunction with Supreme Court Regulation Number 2 of 2012, the application of conditional sentences, and the judge’s legal considerations. The study employs a normative-empirical legal method using statutory and case approaches, supported by interviews with the presiding judge at Lubuk Pakam Class IA District Court. Data were analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that Article 364 of the Criminal Code and Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 provide proportional legal certainty by adjusting the value threshold for petty theft and establishing expedited procedures. The conditional sentence was imposed through 3 months of imprisonment with a 6-month probation period, considering the defendant’s lack of prior criminal records, admission of guilt, remorse, and minimal loss. The judge’s considerations integrated juridical, non-juridical, and philosophical aspects, emphasizing rehabilitation and the ultimum remedium principle.
Downloads
References
Arief, B. N. (2010). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Kencana Prenada Media Group.
Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
Hamzah, A. (2010). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Hamzah, A. (2015). Delik-delik tertentu (Speciale delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Lamintang. (2013). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Sinar Baru.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Kencana.
Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.
Muladi. (1995). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Pratiwi, D. A., et al. (2023). Penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Surabaya. Jurnal Hukum dan Peradilan, 12(3), 245–260.
Priyatno, D. (2013). Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Refika Aditama.
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp.
Soesilo, R. (1995). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.
Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Rifai, A. (2014). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. Sinar Grafika.
Santoso, B. (2020). Efektivitas pidana bersyarat dalam menekan angka residivis pada pelaku tindak pidana ringan. Jurnal Hukum Pidana, 8(2), 112–127.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Raja Grafindo Persada.
Sudarto. (2009). Hukum pidana I. Yayasan Sudarto.
Sunggono, B. (2015). Metodologi penelitian hukum. Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1). https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.197
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
Waluyo, B. (2008). Pidana dan pemidanaan. Sinar Grafika.
Zulfa, E. A. (2009). Keadilan restoratif. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
