Urgensi Pembentukan Kampung Pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap Pengawasan Partisipatif pada Provinsi Kalimantan Tengah dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
DOI:
https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i1.561Keywords:
Participatory, Supervision, BawasluAbstract
The participatory oversight program includes the establishment of oversight villages in Central Kalimantan to involve the community in overseeing the Simultaneous Regional Head Elections in 2024.The urgency of establishing oversight villages for community participatory oversight is to increase participation, strengthen the oversight function of Bawaslu, prevent violations, and enhance transparency and accountability.The challenges in the implementation of oversight villages include limited human resources, lack of public understanding, geographical and infrastructural challenges, budget constraints, as well as practical politics and local interests.Strategic steps to address these challenges include stakeholder collaboration, intensification of training, infrastructure improvement, and the utilization of technology.Through oversight villages, the community is expected to actively participate in monitoring the regional elections to achieve clean, transparent, and accountable elections.
Downloads
References
Bidja, I. (2022). Fungsi pengawasan partisipatif dalam mewujudkan pemilu demokratis tahun 2024. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 6(1), 2034–2041.
Herna, S., Martien, & Setiajid. (2022). Program kelurahan pengawasan: Model pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Kota Semarang tahun 2020. In Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3 (pp. 30–53).
Marzuki, H. W. (2021). Problematika SDM pengawas pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Jurnal Keadilan Pemilu, 1(25), 57–66.
Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) No. 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif masyarakat.
Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2014 tentang pengawasan pemilihan umum.
Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2022 tentang pengawasan partisipatif masyarakat.
Suswantoro, G. (2016). Mengawal penegak demokrasi di balik tata kelola Bawaslu dan DKPP. Jakarta: Erlangga.
Tri Wahyuni, E. (2023). Model pengawasan partisipatif dalam pencegahan pelanggaran pemilu tahun 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) [Skripsi, Universitas Lampung].
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


