Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court

Arya Pradipa

doi:10.62383/konsensus.v2i3.989

Authors

Arya Pradipa Universitas Pendidikan Ganesha

DOI:

https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.989

Keywords:

Electronic Evidence, e-Court, ITE Law

Abstract

The development of information technology has brought about significant changes in civil case evidence practices in Indonesia, especially after the enactment of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and the implementation of the e-Court system. This paper aims to analyze the status of electronic evidence in civil litigation following the enactment of the ITE Law and the development of electronic case administration. The research method employed is a normative legal approach, involving an analysis of legal regulations as well as primary and secondary legal literature. The analysis reveals that the ITE Law recognizes electronic information as valid evidence, but its integration into civil procedure law still faces procedural challenges due to the lack of detailed regulatory frameworks outlining the mechanisms for submitting and verifying digital evidence. Meanwhile, the e-Court system accelerates administrative processes and supports the use of electronic evidence, but limitations in infrastructure and technical literacy among judicial officials hinder optimal implementation. These findings underscore the urgency of harmonizing civil procedure law with the provisions of the ITE Law, as well as strengthening authentication standards and digital forensic capabilities for law enforcement officials.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Efendi, M. R. (2024). Pemeriksaan alat bukti elektronik dalam persidangan peradilan perdata melalui e-Court. Jurnal Hukum Bisnis, 8(3), 1389–1401.

Fakhriah, E. L. (2020). Penemuan hukum oleh hakim melalui pembuktian dengan menggunakan bukti elektronik dalam mengadili dan memutus sengketa perdata. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(1), 89–102.

Firmansyah, A. W., Alauddin, R., & Malik, F. (2022). Perkembangan kedudukan dan kekuatan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. Amanna Gappa, 60–74.

Hakim, C. (2019). Urgensi harmonisasi hukum acara perdata dan UU ITE terhadap pembuktian elektronik. Jurnal Konstitusi, 14(4), 823–838.

Idzama, I., Dianggro, V., Swindawati, A., Septiawan, A. D., & Eviningrum, S. (2024, February). Kedudukan dan kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. In Proceeding of Conference on Law and Social Studies (Vol. 4, No. 1).

Lubis, F., & Purba, S. R. (2024). Analisis kritik pembuktian elektronik dalam hukum acara perdata: Tantangan dan prospek di era digital. Judge: Jurnal Hukum, 5(2), 39–47.

Lumbantoruan, T. (2020). Hukum pembuktian dalam acara perdata: Teori dan praktik. Deepublish.

Maulidiyah, N., & Satriana, Y. N. (2019). Eksistensi digital evidence dalam hukum acara perdata. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(1), 69–76.

Nafri, M. (2019). Dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia. Maleo Law Journal, 3(1), 37–51.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Putri, N. A. S. (2023). Pelaksanaan digitalisasi peradilan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga. UMPurwokerto Law Review, 4(1), 128–137.

Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan e-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dan e-Litigation menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia). Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(1), 124–144.

Sari, A. (2020). Tantangan implementasi alat bukti elektronik dalam sistem e-Court perkara perdata. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(3), 211–224.

Soroinda, S., & Nasution, N. (2020). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata. Law, Development & Justice Review, 6(2), 145–160.

Sudardsono, S., & Izroiel, R. (2020). Pemeriksaan alat bukti elektronik pada persidangan perkara perdata dan tata usaha. National Journal of Law, 3(2).

Susanti, B. R. (2021). Hukum acara perdata: Dalam teori dan praktik peradilan Indonesia. Refika Aditama.

Syamsulbahri, H. (2021). Eksistensi alat bukti elektronik pada pembuktian perkara perdata. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wulandari, A. (2018). Pembuktian digital dalam perkara perdata: Telaah atas integrasi UU ITE dan hukum acara perdata. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 6(2), 99–108.

Yusandy, T. (2019). Kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia. Jurnal Serambi Akademica, 7(5), 645–656.

Zuraida, F. (2020). Sistem e-Court sebagai instrumen modernisasi peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(1), 120–135.