Penguatan Kesadaran Hukum Warga Muda terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan UU TPKS:  (Studi Pengabdian Masyarakat di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa)

Suwitno Yutye Imran; Lisnawaty W. Badu; Nurvazria Achir; Agung Prayuda Yahya; Janwar Hippy

doi:10.62383/fundamentum.v4i3.1882

Authors

Suwitno Yutye Imran Universitas Negeri Gorontalo
Lisnawaty W. Badu Universitas Negeri Gorontalo
Nurvazria Achir Universitas Negeri Gorontalo
Agung Prayuda Yahya Universitas Negeri Gorontalo
Janwar Hippy Universitas Negeri Gorontalo

DOI:

https://doi.org/10.62383/fundamentum.v4i3.1882

Keywords:

Electronic-Based Sexual Violence; UU TPKS; Legal Awareness; Molowahu Village

Abstract

The rapid advancement of information technology has triggered an escalation in Electronic-Based Sexual Violence (KSBE), threatening the safety of young people in cyberspace. The community service activity serving as the focus of this study was conducted in Molowahu Village, Tibawa District, Gorontalo Regency, where such vulnerability was exacerbated by low legal awareness and the limitations of pre-existing regulations—prior to the enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS)—which often led to the secondary victimization (or "double criminalization") of victims. This study aims to analyze the legal reconstruction of KSBE handling under Law No. 12 of 2022 (UU TPKS) and to formulate a doctrinal strategy—implemented in Molowahu Village—to strengthen legal awareness among young people. A normative legal research method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Article 14 of the UU TPKS introduces a juridical re-conceptualization, positioning KSBE as a distinct criminal offense based on the absence of consent, while simultaneously dismantling the moralistic stigma inherent in previous regulations. Implementation in Molowahu Village demonstrates that strengthening legal awareness among young people requires a transformation from mere legal knowledge to the institutionalization of an empathetic legal culture, an understanding of victims' rights to recovery, and proficiency in digital privacy protection literacy—all achieved through active collaboration among academics, university students, village officials, and local customary leaders.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adkiras, Fadillah. Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). 2023.

Aini, Fadhilah, Zulfa Ajda Khoiriyah, Yogi Yoga Swara, Dadang Sundawa, and Dwi Iman. “Sosialisasi Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Pada Generasi Z.” Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum 2, no. 2 (2024): 63–75.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, 2021.

Aryani, Esti, Triwanto Triwanto, and Daei Aljanni. “Penguatan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa 3, no. 6 (2025): 3024–28.

Diputra, Setyawan Darma. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital Di Indonesia.” Jurnal Legalitas 2, no. 2 (2024): 83–92.

Eswari, Rizki Angkasa, M. Rasyid Pardede, and Emanuel Gading Sanjaya. “Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS).” Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan 2, no. 1 (2025): 328–35.

Hapsah, Hapsah, Nurasikin Nurasikin, and Alif Arhanda Putra. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Keluarga Sedarah Melalui Media Sosial: In.” Borneo Law Review 10, no. 1 (2026): 35–51.

Kamseno, Sigit, Saifun Nufus, and Wahyudi Wahyudi. “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022: ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI PROVINSI BANTEN.” Jurnal Hukum Lex Generalis 7, no. 7 (2026). https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3968.

Lestari, B. Farhana Kurnia, Ulya Sofiana, and Firzhal Arzhi Jiwantara. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Dan Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Era Digital: Criminal Law Protection For Children And Women As Victims Of Sexual Violence In The Digital Era.” Ganec Swara 20, no. 2 (2026): 508–15.

Maran, Mary Grace Megumi, Dwityas Witarti Rabawati, Yohanes Leonardus Ngompat, Genoveva Sumanti, Natalia Sylviana Dewi, Yoachina Da Cunha Fernandes, and Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudayati. “Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Di SMK Negeri 6 Kota Kupang.” Jurnal Abdimas Indonesia 5, no. 4 (2025): 2362–71.

Nazar, Yuri, Ferdi Puti Anugrah, and Alexander Agung Pramudia. “Kekerasan Berbasis Gender Online Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia.” Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan 2, no. 1 (2025): 243–50.

Nitha, Fitha Ayun Lutvia, Ali Masyhar, Achmad Cholidin, M. Ridho Ilahi, and Amalina Zukhrufatul Bahriyah. “Optimalisasi Implementasi Uu Tpks: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum 53, no. 1 (2024): 90–100.

Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 170–96.

Octariza, Sayyidah Belqis. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender.” Maliki Interdisciplinary Journal 4, no. 7 (2026): 234–42.

Salsabila, Dana Haura, and Rahtami Susanti. “Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” UMPurwokerto Law Review 4, no. 2 (2023): 269–80.

Saputro, Andi Tri. “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila.” PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025. https://repository.unissula.ac.id/40273/.

Sinaga, Debora, and Ivana Lidya. “Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).” Padjadjaran Law Review 12, no. 1 (2024): 32–45.

Thalia, Paramesheila, Armunanto Hutahaean, and Djernih Sitanggang. “Efektivitas Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia.” Journal of Social and Economics Research 6, no. 2 (2024): 1250–66.