Perlindungan Hukum Konsumen dalam Membeli Barang Tiruan di Platform E-Commerce: Tinjauan Terhadap Tantangan dan Solusi

Authors

  • Irdha Rusmianto -
  • Nuris Dwi Setiawan

Abstract

Dalam era perdagangan digital, penjualan barang tiruan atau palsu semakin marak terjadi di platform e-commerce. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan terkait perlindungan hukum bagi konsumen. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang ada serta menawarkan solusi untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap barang tiruan dalam transaksi e-commerce. Melalui tinjauan terhadap literatur dan peraturan hukum terkait, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh konsumen dalam menghadapi pembelian barang tiruan di platform e-commerce, termasuk kesulitan dalam identifikasi barang asli, ketidakjelasan tanggung jawab platform, dan hambatan dalam menegakkan hak konsumen.  Dengan mengacu pada praktik terbaik yang diterapkan di berbagai negara dan kerangka hukum yang ada, penelitian ini mengusulkan sejumlah solusi untuk meningkatkan perlindungan konsumen, antara lain penguatan regulasi terkait penjualan barang tiruan, peningkatan kerjasama antara platform e-commerce dan pihak berwenang, serta peningkatan kesadaran konsumen melalui edukasi dan informasi yang lebih baik. Penemuan ini menyoroti perlunya tindakan yang komprehensif dan kolaboratif dari pemerintah, platform e-commerce, dan konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan integritas pasar digital. Dengan mengimplementasikan solusi yang diusulkan, diharapkan dapat diciptakan lingkungan perdagangan online yang lebih aman dan adil bagi konsumen.

References

Alit Puspadma I Nyoman. 2014 “Pengaturan Hak atas tanah Menurut UU Pokok Agraria (UUPA) ditinju dari prinsip konsistensi” Jurnal Hukum Persada

Arief Anggraeny, 2018. “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” Jurisprudentie, Volume 5, Nomor 1

Bahtiar Effendi. 1993. Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Baandung: Alumni

Cermati.com. 2021. “10 Fakta Sertifikat Tanah Elektronik Yang Perlu Diketahui Oleh Pemilik Tanah.” Cermati.com. 2021. https://www.cermati.com/artikel/10-%09faktasertipikat-tanah-%09elektronik-yangperludiketahui-pemilik-tanah .

Dani Wiryantha Raka. 2017 “Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat Di Kota DENPASAR” Jurnal Prasada, Volume 4, Nomor 2

Fadli, Ardiansyah. 2021. “Menurut PP 18 Sertifikat Elektronik dan Konvensional Punya Kedudukan Sama di Mata Hukum.” kompas.com. 2021. https://www.kompas.com/properti/re%09ad/2021/02/24/140000421/me%09nurut-pp-18-sertipikatelektronik-dan-%09konvensional-%09punyakedudukan?page=all.

Hadisiswati Indri. 2014 “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah” AHKAM, Volume 2, Nomor 1

Harsono, Boedi. 2005. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan

Hutagalung, Arue S. 2005. Tebaran Pemikiran Seputaran Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta

Lubis, Yamin. 2008. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: Mandar Maju

Manadopost.jawapost.com. 2021. “Sertifikat Tanah Elektronik Era Baru Pendaftaran Tanah Di Indonesia Antara Jaminan Kepastian Hukum Dan Kecemasan Masyarakat.” manadopost.jawapost.com.2021. https://manadopost.jawapos.com/opi%09ni/09/02/2021/sertipikat-tanah-elektronikera-barupendaftaran-tanah-di-indonesia-antarajaminan-kepastian-hukum-dankecemasan-masyarakat/.

Marryanti Septina. 2018. “Optimalisasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Volume 4, Nomor 2

Merdeka.com. 2021. “Memahami Seluk Beluk Sertifikat Tanah Elektronik.” www.merdeka.com. 2021. https://www.merdeka.com/khas/memahamiseluk-beluk-sertipikat-tanahelektronik.html.

Muhammad Yamin. 2018. “Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimlisir Konflik Pertanahan”, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan

Nurhayati. 2019. “Fungsi pndaftaran tanah terhadap hak-hak atas tanah menurut UUPA Tahun 1960”, Jurnal Warta

Parlindungan, A.P. 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung: Mandar Maju

Patonvictory. 2020. “Sertifikat Hak Dan Ketentuan.” Patonvictory.blogspot.com. 2020. http://patonivictory.blogspot.com/20%0913/04/sertipikat-hak-%09danketentuan.html.

Peraturan Menteri ATR/BPN 1/2021

raywhite.co.id. 2021. “Sertifikat Elektronik Aman.” raywhite.co.id. 2021. https://www.raywhite.co.id/news/sertipikattanah-elektronik-aman.

Rohmawaty Dwi Meity. 2014. Analisis Yuridis Proses Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Terjadi Karena Pewarisan Islam, Volume 2, Nomor 3 : JURNAl MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN

Santoso, Urip. 2014. Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenamedia Group

Susanto Bronto. 2014. “Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Agustus Volume 10, Nomor 20

Ulya Zaki. 2015. “Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960

Wicaksono, Windi. 2021. “Special Content: Sertifikat Tanah Elektronik Masih Belum Meyakinkan Publik, Ada Apa?” liputan6.com. 2021. https://www.liputan6.com/news/read/4481425/special-content-sertifikat-tanah-elektronik-masih-belum-meyakinkan-publik-ada-apa.

Zainuddin. 2018. “Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah di Aceh”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume. 13, Nomor 1

Downloads

Published

2023-08-24

How to Cite

Irdha Rusmianto, & Nuris Dwi Setiawan. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Membeli Barang Tiruan di Platform E-Commerce: Tinjauan Terhadap Tantangan dan Solusi. KONSENSUS : Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 2(1), 27–41. Retrieved from https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/view/19